Langsung ke konten utama

Mujiyono Minta Kebijakan Penonaktifan NIK 194.777 Warga Jakarta Ditunda

Mujiyono, SE (Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat)

Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengevaluasi lagi kebijakan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga DKI yang sudah tidak tinggal di Jakarta.

Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, diperlukan validasi data secara menyeluruh untuk menonaktifkan 194.777 jumlah penduduk NIK warga yang dikabarkan sudah tak tinggal lagi di Jakarta. 

Pasalnya, data tersebut juga berkaitan dengan rekening bank dan zonasi sekolah.

“Komisi A meminta untuk melakukan penundaan,” kata Mujiyono dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/5).

Dalam tenggat penundaan, sambung Mujiyono, Dinas Dukcapil juga perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan angka atau berpotensi lebih sedikit dari angka yang telah diumumkan.

“Jangan terlalu cepat, sosialisasinya diperpanjang sekalian dimatangkan data yang ada apakah benar data 194 ribu, apakah lebih dari itu,” kata politikus Demokrat ini.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin memastikan dalam tahapan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, akan melibatkan semua lapisan dari tingkat RT, RW, Lurah, Camat, dan Dasa Wisma.

“Jadi kita melibatkan yang dibawah RT, RW, Lurah, Camat-camat dan Dasa Wisma yang selama ini menyampaikan ke kita. Jadi hikmahnya dengan jangka waktu yang lebih panjang ini kita dapat data yang lebih akurat lagi,” kata Budi


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Benarkan Pertemuan Cak Imin, SBY, dan AHY, Demokrat: Halal Bihalal dan Bahas Isu Kebangsaan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat Dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Ketua Umum PKB Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berencana melakukan Silaturahmi Kebangsaan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 Republik Indonesia, pada hari Rabu, 3 Mei 2023, pukul 19.30 wib. Silaturahmi ini bertempat di kediaman Bapak SBY di Puri Cikeas, Bogor. Dalam pertemuan ini, Bapak SBY, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai akan didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen Teuku Riefky, Bendum Renville Antonio dan jajaran pengurus teras lainnya. Sedangkan Cak Imin akan didampingi oleh Sekjen Hasanuddin Wahid, Waketum Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi Cucun Ahmad Samsurijal, dan Sekretaris Dewan Syuro KH Saifullah Ma’shum. “Pertemuan yang masih dalam nuansa lebaran ini merupakan halal bihalal sambil membahas isu-isu kebangsaan, ini adalah tradisi yang baik. Demokrat dan PKB merupakan parpol ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

30 Ton Sampah Pulau Harus Dipikirkan Pemprov Diminta Serius Cari Solusi

dataku14 - 700 ton sampah tiap harinya disumbangkan Jakarta ke tempat pembuangan sampah (TPS) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Khusus Pulau Seribu, disinyalir menyumbang 30 ton sampah setiap harinya. Di tengah kekhawatiran sejumlah pihak terhadap volume sampah yang makin over load di TPS Bantargebang, Anggota DPRD DKI Jakarta Dapil Pulau Seribu, Neneng Hasanah merasakan kegelisahan pengolahan sampah di Pulau Seribu. “30 ton sampah tiap harinya dari pulau dikirimkan ke Bantargebang. Itu harus ditanggulangi. Tujuannya agar Jakarta mengelola sampah dari sumbernya bisa berhasil,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI itu kepada  Ipol.id,  Rabu (10/5). Sesuai aturan pemerintah yang tercantum dalam Pergub No.77 tahun 2020. Tentang pengolahan sampah dari sumbernya, Pemprov DKI Jakarta harus berperan aktif dalam menuntaskan misi peraturan tersebut, sehingga Jakarta berhasil menjadikan zero sampah yang dikirimkan ke TPS Bantargebang. “Yang terjadi saat ini jauh dari harapan. Pen...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kabar MA Bakal Kabulkan PK KSP Moeldoko, SBY ke Kader Demokrat: Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA). Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi. “Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY. “Berdasarkan akal sehat,” lanjut SBY, “Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya