Langsung ke konten utama

Respons Partai Demokrat terhadap Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Pertemuan Presiden dengan Partai Demokrat


Hari ini, Rabu, 31 Mei 2023, Partai Demokrat dihubungi oleh media nasional untuk mendapatkan klarifikasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa “Demokrat sering ke Istana. PKS juga ke Istana, tetapi maunya malam”. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. 

Berhubung pernyataan presiden itu menjadi perhatian masyarakat luas dan pernyataan yang mengait Partai Demokrat itu bisa disalahmengertikan, DPP Partai Demokrat perlu memberikan respons dan penjelasan sebagai berikut:

Setelah berita itu tersebar di berbagai media massa, DPP Partai Demokrat segera mengumpulkan keterangan, apakah memang ada pertemuan Partai Demokrat dengan Presiden Joko Widodo. Kami mengartikan bahwa yang dimaksud Partai Demokrat adalah pimpinan Partai Demokrat yang memungkinkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana. 

Karenanya, dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, saya bertanya dan memohon penjelasan dari Bapak SBY baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun sebagai Presiden RI Ke-6. Saya juga bertanya dan memohon penjelasan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono untuk tujuan yang sama, karena sekali lagi, dua tokoh inilah yang memungkinkan baik secara organisatoris maupun secara pribadi bertemu presiden di Istana. 

Penjelasan Bapak SBY mengait hal ini adalah sebagai berikut:
1) Bapak SBY dalam waktu 3,5 tahun ini, tercatat 3 kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertama, terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka, siang hari. Pertemuan itu atas inisiatif dan undangan Presiden Joko Widodo. Kedua, pada saat Bapak SBY menghadiri pernikahan Saudara Kaesang di Solo. Pertemuan itu terjadi malam hari, dan waktu itu Bapak SBY hadir bersama AHY beserta istri dan EBY beserta istri, untuk memenuhi undangan yang waktunya juga malam hari, guna mengucapkan selamat atas pernikahan putra Presiden Joko Widodo. Ketiga, Bapak SBY bertemu Presiden Joko Widodo di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada tanggal 15 November 2022 waktunya juga malam hari karena undangan yang diterima Bapak SBY adalah menghadiri Gala Dinner G20 pada malam hari. 

2) Ketiga pertemuan tersebut yang menentukan tempat dan waktunya adalah Presiden Joko Widodo, dan Bapak SBY menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, yang sedang mengemban amanah saat ini. Artinya, ketiga pertemuan itu inisiatif datang dari Presiden Joko Widodo. Bukan atas inisiatif Bapak SBY apalagi meminta waktunya malam hari. 

Penjelasan Ketua Umum Partai Demokrat AHY adalah sebagai berikut: 
1)  Selama 3,5 tahun terakhir ini, Ketua Umum AHY hanya pernah satu kali bertemu Presiden Joko Widodo tanggal 9 Maret 2021 (sekitar 2 tahun lalu). Pertemuan itu atas permintaan pihak Istana dan tempat yang dipilih adalah Istana Bogor, dan waktu yang ditentukan adalah malam hari. Jadi waktu pertemuan yang malam hari itu juga bukan atas permintaan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Namun, sebagaimana sikap Bapak SBY yang menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, demikian juga sikap Ketua Umum AHY. 

2)  Sebenarnya, pihak Istana menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Bapak SBY dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang gerakannya untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Waktu itu, Bapak SBY menjawab bahwa yang paling tepat untuk mendengarkan penjelasan Presiden Joko Widodo adalah Ketua Umum AHY. Singkat kata, AHY diundang untuk hadir di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 malam hari. 

3)  Dalam pertemuan dengan AHY di Istana Bogor malam itu, Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno menjelaskan bahwa beliau tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko untuk mengambilalih Partai Demokrat. Begitulah pengakuan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada Ketua Umum AHY. 

Empat kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan tokoh Partai Demokrat, Bapak SBY dan Ketum AHY, terjadi 2 - 3 tahun yang lalu. Pertemuan-pertemuan itu bukan yang sering digambarkan oleh publik sebagai pertemuan politik yang lazim dilakukan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai politik pendukung pemerintah.

Dengan penjelasan ini, diharapkan insan media dan masyarakat luas mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya, dan tidak memiliki praduga yang tidak baik kepada Partai Demokrat seolah-olah Partai Demokrat juga ikut mencari jalan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dan meminta waktunya malam hari. Kalau tidak kami klarifikasi, bisa saja Partai Demokrat dituduh “kucing-kucingan” yang semua itu tidak pernah kami lakukan. 

Jika ada perbedaan pendapat dengan pihak Istana, kami Partai Demokrat termasuk Bapak SBY dan Ketum AHY siap untuk “dikonfrontir” baik dengan Presiden Joko Widodo maupun pembantu-pembantunya. Ini sangat penting agar kebenaran tegak di negeri yang kita cintai ini. 

Demikian respons dan penjelasan Partai Demokrat berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang kami utarakan di atas, yang saat ini menjadi perhatian masyarakat luas. 

Jakarta, 31 Mei 2023 
Teuku Riefky Harsya 
Sekretaris Jenderal 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Benarkan Pertemuan Cak Imin, SBY, dan AHY, Demokrat: Halal Bihalal dan Bahas Isu Kebangsaan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat Dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Ketua Umum PKB Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berencana melakukan Silaturahmi Kebangsaan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 Republik Indonesia, pada hari Rabu, 3 Mei 2023, pukul 19.30 wib. Silaturahmi ini bertempat di kediaman Bapak SBY di Puri Cikeas, Bogor. Dalam pertemuan ini, Bapak SBY, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai akan didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen Teuku Riefky, Bendum Renville Antonio dan jajaran pengurus teras lainnya. Sedangkan Cak Imin akan didampingi oleh Sekjen Hasanuddin Wahid, Waketum Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi Cucun Ahmad Samsurijal, dan Sekretaris Dewan Syuro KH Saifullah Ma’shum. “Pertemuan yang masih dalam nuansa lebaran ini merupakan halal bihalal sambil membahas isu-isu kebangsaan, ini adalah tradisi yang baik. Demokrat dan PKB merupakan parpol ...

30 Ton Sampah Pulau Harus Dipikirkan Pemprov Diminta Serius Cari Solusi

dataku14 - 700 ton sampah tiap harinya disumbangkan Jakarta ke tempat pembuangan sampah (TPS) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Khusus Pulau Seribu, disinyalir menyumbang 30 ton sampah setiap harinya. Di tengah kekhawatiran sejumlah pihak terhadap volume sampah yang makin over load di TPS Bantargebang, Anggota DPRD DKI Jakarta Dapil Pulau Seribu, Neneng Hasanah merasakan kegelisahan pengolahan sampah di Pulau Seribu. “30 ton sampah tiap harinya dari pulau dikirimkan ke Bantargebang. Itu harus ditanggulangi. Tujuannya agar Jakarta mengelola sampah dari sumbernya bisa berhasil,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI itu kepada  Ipol.id,  Rabu (10/5). Sesuai aturan pemerintah yang tercantum dalam Pergub No.77 tahun 2020. Tentang pengolahan sampah dari sumbernya, Pemprov DKI Jakarta harus berperan aktif dalam menuntaskan misi peraturan tersebut, sehingga Jakarta berhasil menjadikan zero sampah yang dikirimkan ke TPS Bantargebang. “Yang terjadi saat ini jauh dari harapan. Pen...

Kabar MA Bakal Kabulkan PK KSP Moeldoko, SBY ke Kader Demokrat: Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA). Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi. “Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY. “Berdasarkan akal sehat,” lanjut SBY, “Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bi...