Langsung ke konten utama

Sangat Miris, Ini Data PDB per Kapita RI Era SBY Vs Jokowi


dataku14 - Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergerak lebih lambat dibandingkan pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Perlambatan PDB per kapita sejalan dengan semakin besarnya jumlah penduduk sementara sebaliknya pertumbuhan PDB tidak sekencang pada era sebelumnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB per kapita Indonesia pada 2022 mencapai US$ 4.783,9 per tahun atau jika dirupiahkan menjadi Rp 71 juta.

Artinya, rata-rata penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 275 juta ini memiliki pendapatan sekitar Rp 71 juta per tahun atau sekitar Rp 5,9 juta per bulan.

Pendapatan PDB per kapita penduduk Indonesia pada 2022 meningkat sekitar Rp 8,7 juta dibandingkan 2021 atau sekitar 14%.

Lonjakan PDB per kapita terjadi seiring dengan kenaikan PDB nasional atas harga konstan yang sangat signifikan dari Rp 11.120,1 triliun pada 2021 menjadi Rp 11.710,4 triliun pada 2022.

Namun, jika dihitung dari awal pemerintahan hingga tahun ini, pertumbuhan PDB per kapita pada era Presiden Jokowi tidak mencapai 50%.

PDB Perkapita (US$)
Berdasarkan data Bank Dunia, PDB per kapita Indonesia pada 2015 tercatat US$ 3.322,58 per tahun sementara data BPS menunjukkan angka tersebut naik menjadi US$ 4.783,9 pada 2022.

Artinya, selama delapan tahun pemerintahan Jokowi, PDB per kapita naik sebesar US$ 1.307,28 atau 37,6%.

Sebagai catatan, 2015 merupakan tahun pertama di mana Presiden Jokowi memimpin Indonesia secara penuh. Jokowi hanya menjabat presiden selama tiga bulan pada 2014 setelah dilantik pada Oktober 2014.

Pada tahun pertama Presiden SBY memimpin secara penuh yakni pada 2005, PDB per kapita Indonesia tercatat US$ 1.249,39 per tahun. Angkanya kemudian naik menjadi US$ 3.668,22 per tahun pada 2012.

Dengan demikian, selama delapan tahun pertama pemerintahan SBY, PDB per kapita Indonesia naik sebesar US$ 2.418,81 atau 193,6%.

Pendapatan PDB per kapita digunakan untuk menghitung rata-rata pendapatan penduduk sebuah negara dengan menghitung nilai PDB nasional dibagi jumlah penduduknya.
Semakin besar nilai PDB bisa membuat angka pendapatan PDB per kapita sebuah naik. Namun, nilainya juga sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

Nilai PDB yang sangat besar bisa menghasilkan nilai pendapatan PDB per kapita yang kecil jika jumlah penduduknya besar

Contohnya, adalah perbedaan pendapatan PDB per kapita antara Luxemburg dan Amerika Serikat.ar juga.

Berdasarkan data Bank Dunia, Luxemburg tercatat sebagai negara dengan pendapatan PDB per kapita tertinggi di dunia yakni US$ 134.544,5 per tahun atau sekitar Rp 2 miliar per tahun.

Nilainya sangat besar karena penduduk Luxemburg hanya 640.064 jiwa sementara PDB nya sekitar US$ 85,51 miliar.

Nilai PDB terbesar saat ini masih dipegang Amerika Serikat (AS) US$ 23,32 triliun. Namun, karena jumlah penduduk AS mencapai 331 juta jiwa maka pendapatan PDB per kapita AS jauh dari Luxemburg yakni US$ 69.287,54 per tahun atau Rp 1,04 miliar.

Lalu, bagaimana dengan era SBY dan Jokowi?

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk pada 2005 mencapai 218,69 juta sementara pada 2012 tercatat 245,42 juta. Artinya, ada pertambahan penduduk sebanyak 26,73 juta atau 12,22% selama delapan tahun pertama era Presiden SBY.

Pada 2015, jumlah penduduk berkisar 255,46 juta jiwa sementara pada 2022 sekitar 275,77 juta. Dengan demikian, ada tambahan jumlah penduduk sekitar 20,31 juta atau 7,95% pada delapan tahun pertama Presiden Jokowi.

Namun, kenaikan nilai PDB pada delapan tahun pertama Presiden SBY juga lebih cepat yakni naik 49,6% dari Rp 1.749,5 triliun pada 2005 menjadi Rp 2.618,1pada 2012.

Perhitungan nilai PDB dengan menggunakan dasar harga konstan tahun 2000.

Nilai PDB pada delapan tahun era Presiden Jokowi meningkat 30,5% dari Rp 8. 976,9 triliun pada 2015 menjadi Rp 11.710,4 triliun. Perhitungan nilai PDB dengan menggunakan dasar harga konstan tahun 2010.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada delapan tahun pertama pemerintahan SBY dan Jokowi juga terbilang jauh yakni 5,89% pada era SBY sementara Jokowi sebesar 4%.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Benarkan Pertemuan Cak Imin, SBY, dan AHY, Demokrat: Halal Bihalal dan Bahas Isu Kebangsaan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat Dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Ketua Umum PKB Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berencana melakukan Silaturahmi Kebangsaan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 Republik Indonesia, pada hari Rabu, 3 Mei 2023, pukul 19.30 wib. Silaturahmi ini bertempat di kediaman Bapak SBY di Puri Cikeas, Bogor. Dalam pertemuan ini, Bapak SBY, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai akan didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen Teuku Riefky, Bendum Renville Antonio dan jajaran pengurus teras lainnya. Sedangkan Cak Imin akan didampingi oleh Sekjen Hasanuddin Wahid, Waketum Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi Cucun Ahmad Samsurijal, dan Sekretaris Dewan Syuro KH Saifullah Ma’shum. “Pertemuan yang masih dalam nuansa lebaran ini merupakan halal bihalal sambil membahas isu-isu kebangsaan, ini adalah tradisi yang baik. Demokrat dan PKB merupakan parpol ...

30 Ton Sampah Pulau Harus Dipikirkan Pemprov Diminta Serius Cari Solusi

dataku14 - 700 ton sampah tiap harinya disumbangkan Jakarta ke tempat pembuangan sampah (TPS) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Khusus Pulau Seribu, disinyalir menyumbang 30 ton sampah setiap harinya. Di tengah kekhawatiran sejumlah pihak terhadap volume sampah yang makin over load di TPS Bantargebang, Anggota DPRD DKI Jakarta Dapil Pulau Seribu, Neneng Hasanah merasakan kegelisahan pengolahan sampah di Pulau Seribu. “30 ton sampah tiap harinya dari pulau dikirimkan ke Bantargebang. Itu harus ditanggulangi. Tujuannya agar Jakarta mengelola sampah dari sumbernya bisa berhasil,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI itu kepada  Ipol.id,  Rabu (10/5). Sesuai aturan pemerintah yang tercantum dalam Pergub No.77 tahun 2020. Tentang pengolahan sampah dari sumbernya, Pemprov DKI Jakarta harus berperan aktif dalam menuntaskan misi peraturan tersebut, sehingga Jakarta berhasil menjadikan zero sampah yang dikirimkan ke TPS Bantargebang. “Yang terjadi saat ini jauh dari harapan. Pen...

Kabar MA Bakal Kabulkan PK KSP Moeldoko, SBY ke Kader Demokrat: Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA). Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi. “Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY. “Berdasarkan akal sehat,” lanjut SBY, “Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bi...